Tragedi kecelekaan KRL yang menelan korban jiwa seharusnya menjadi alarm keras bagi sistem keselamatan transportasi kita.
Namun, respons kebijakan yang menyusul justru memunculkan wacana yang patut dipertanyakan: usulan memindahkan gerbong perempuan ke posisi tengah, sementara penumpang laki-laki ditempatkan di bagian paling depan dan belakang rangkaian.
Sepintas, gagasan ini tampak memprioritaskan pelindungan. Namun jika ditelaah menggunakan nalar kritis, pendekatan tersebut menyimpan persoalan mendasar tentang bagaimana kita memaknai keselamatan publik.
Keselamatan Bukan Sekadar Menggeser Gerbong KRL
Dalam perspektif mitigasi transportasi, gerbong paling depan dan belakang adalah area dengan risiko fatalitas tertinggi saat terjadi benturan. Memindahkan komposisi penumpang ke titik rawan ini tanpa menyentuh akar persoalan kecelakaan hanya akan menggeser letak risiko dan mengganti calon korban, bukan menguranginya.
Di sinilah letak masalah etisnya. Ketika solusi keselamatan diarahkan pada pemisahan spasial berbasis gender, muncul satu pertanyaan tajam: apakah hak atas keselamatan masih dipandang sebagai hak universal, atau mulai didistribusikan secara diskriminatif?
Penting untuk diakui bahwa kebijakan berbasis gender tidak selalu keliru. Pemisahan gerbong perempuan di KRL, misalnya, lahir dari realitas sosial yang konkret, yakni tingginya angka pelecehan seksual di ruang publik. Dalam konteks tersebut, pelindungan ruang adalah respons logis terhadap kerentanan sosial yang nyata.
Namun, resep yang sama tidak bisa serta-merta dijejalkan untuk menyembuhkan isu kecelakaan kereta. Berbeda dengan pelecehan seksual yang bertumpu pada krisis moral dan sosial, kecelakaan transportasi adalah murni persoalan teknis dan sistemik.
Oleh karena itu, solusinya pun harus dijawab dengan bahasa teknis: melalui perbaikan persinyalan, peremajaan armada, peningkatan standar operasional masinis, serta penguatan crumple zone pada gerbong. Menggunakan pendekatan gender untuk menjawab kelemahan teknologi justru menciptakan ketimpangan baru. Keselamatan tidak boleh dinegosiasikan berdasarkan kromosom; ia harus dijamin secara absolut bagi seluruh penumpang.
Lebih jauh lagi, wacana kementerian ini sebenarnya adalah pantulan dari kaca benggala diskursus kesetaraan gender kita saat ini. Dalam praktik sehari-hari, masyarakat masih memelihara standar ganda. Tuntutan kesetaraan di ruang publik sering kali tidak diiringi dengan kemauan untuk mendistribusikan tanggung jawab dan risiko secara setara.
Kita masih terbiasa dengan asumsi bahwa urusan bertaruh nyawa atau pekerjaan fisik adalah “kodrat” laki-laki, sementara perempuan berada pada posisi mutlak untuk dilindungi. Pola pikir manipulatif ini selaras dengan kritik tajam bell hooks mengenai internalisasi nilai patriarki. Menurutnya, ketika perempuan menuntut kesetaraan namun berlindung di balik “kerentanan” gendernya untuk menghindari risiko fisik, mereka justru sedang menghambat tercapainya kesetaraan sejati dan menghidupkan kembali tradisi seksis itu sendiri.
Kesetaraan tidak cukup dimaknai sebatas pembagian kue hak dan privilese semata. Ia harus mencakup pembagian beban, tanggung jawab, dan risiko secara proporsional. Jika hanya menuntut satu sisi, yang terjadi bukanlah kesetaraan, melainkan reproduksi penindasan pola lama dalam bungkus yang baru.
Tragedi ini harus menjadi momentum koreksi bersama. Keselamatan nyawa publik tidak boleh direduksi menjadi sekadar urusan geser-menggeser gerbong. Kebijakan harus dikembalikan pada muruahnya: pelindungan maksimal bagi semua, tanpa melihat siapa yang duduk di dalamnya.
Kesetaraan bukan tentang berlomba siapa yang lebih berhak dilindungi, melainkan tentang memastikan tidak ada satu pun yang sengaja dikorbankan.
